Berdasarkan Peraturan Sesjen MPR RI Nomor 5 tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Bab IX

Keberatan

Bagian Pertama

Dasar Keberatan

 Pasal 16

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan dalam hal:

  1.  Tidak disediakannya Informasi publik secara berkala;
  2.  Tidak ditanggapinya permintaan informasi publik;
  3.  Permintaan Informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
  4.  Tidak dipenuhinya permintaan informasi publik; dan/atau 
  5.  Penyampaian Informasi publik yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan Sekretaris Jenderal ini.

 

Bagian Kedua

Prosedur Keberatan 

Pasal 17 

  1.  Keberatan diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15
  2.  Pnegajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir pengajuan keberatan sebagaiman format yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.
  3.  Keberatan pemohon informasi publik diajukan kepada Atasan PPID.
  4.  Atasan PPID wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan oleh Pemohon Informasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan dalam buku register keberatan.

Pasal 18

  1. Dalam hal terjadi sengketa Informasi Publik, Atasan PPID dapat hadir dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan didampingi oleh unit kerja yang bertugas memberikan bantuan hokum/menangani permasalahan hokum.
  2. Dalam rangka penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Atasan PPID melalui surat Kuasa Khusus dapat memberikan kuasa kepada : 
  • PPID; dan
  • Unit kerja yang bertugas memberikan bantuan hokum.

Bagian Ketiga

Tanggapan Atas Keberatan

Pasal 19

  1. Dalam hal pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, Pemohon informasi publik berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan Atasan PPID.